ilustrasi
    PINAPAN NEWS -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mewajibkan seluruh pelaku industri mineral dan batu bara (minerba) mengembalikan seluruh hasil penjualannya ke dalam negeri. Bahkan, ada sanksi bagi industri yang tidak melaksanakan kebijakan itu.

    Kebijakan itu dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1952 /84/MEM/2018 tentang Penggunaan Perbankan di Dalam Negeri atau Cabang Perbankan Indonesia di Luar Negeri untuk Penjualan Mineral dan Batu Bara ke Luar Negeri. Keputusan ini berlaku sejak 5 September 2018.

    Ada enam kriteria yang wajib melakukan kebijakan itu. Mereka adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan.

    Mereka wajib menggunakan cara pembayaran Letter of Credit dan mengembalikan sepenuhnya ke dalam negeri hasil penjualan mineral dan batubara ke luar negeri melalui rekening perbankan dalam negeri atau cabang perbankan Indonesia di luar negeri. “Spirit-nya harus masuk rekening bank devisa nasional itu saja," kata Direktur Jendral Minerba, Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, di Jakarta, Jumat (7/9).

    Nantinya, Direktur Jenderal Minerba akan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban tersebut. Jika, kewajiban itu dilakukan, Direktur Jenderal Minerba dapat mencabut rekomendasi persetujuan ekspor mineral, dan eksportir terdaftar batu bara ke pelaku industri tambang, selain pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan.

    Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada tahun berikutnya juga akan dilakukan penyesuaian. Penyesuaian dilakukan jika setelah izin ekspor itu dicabut, tapi mereka tetap tak melakukan kewajiban tersebut.

    Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan ini akan mendapatkan sanksi yang berbeda. Sanksi itu yakni peringatan atau teguran tertulis dan penghentian sementara kegiatan usaha.

    Menteri ESDM Ignasius Jonan pernah mengatakan pengembalian hasil ekspor itu guna meningkatkan devisa. Ujungnya bisa memperkuat nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. "Hasil ekspornya 100 persen kembali ke indonesia, boleh dalam bentuk US$ atau bisa ditempatkan di bank-bank BUMN dalam negeri," kata dia, di Jakarta Selasa (4/9). (sumber)

    ad:

    Baca

    ,

    PINAPAN NEWS --  Laporan Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjudul Studi Potensi Benturan Kepentingan Dalam Pendanaan Pilkada 2015 (PDF) menyebutkan ongkos menjadi wali kota atau bupati mencapai Rp20-30 miliar, sementara untuk gubernur Rp20-100 miliar. Di satu sisi, masih menurut sumber yang sama, di tahun tersebut harta kekayaan calon kepala daerah rata-rata hanya Rp6,7 miliar.

    Adanya jurang yang lebar antara ongkos dan jumlah kekayaan membuat siapa pun yang hendak mencalonkan diri bakal berpikir keras untuk mendapatkan uang. Memang tak mesti semua dana datang dari kocek pribadi. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye memungkinkan sumber dana dari tempat lain, yaitu partai atau koalisi pengusung serta sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain (Pasal 4 ayat 1). Pihak lain yang dimaksud, salah satunya, bisa dari perusahaan swasta.

    Di sinilah potensi masalah konflik kepentingan bisa terjadi. Menurut Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah, yang kerap terjadi adalah perusahaan-perusahaan ini, terutama tambang, bakal menawarkan pasangan calon sejumlah dana. Sebagai timbal baliknya, jika nanti berkuasa mereka yang telah dimodali itu diminta untuk mempermudah perizinan usaha. Jatam menyebut fenomena ini sebagai "ijon politik".

    "Memangnya Bawaslu [Badan Pengawas Pemilu] menyebutkan dari mana sumber dana peserta Pilkada? Biasanya hanya disebut 'perusahaan swasta', tapi apa perusahaannya? Bisa jadi itu dari tambang dan dipakai untuk deal politik perusahaan dengan pemenang Pilkada," katanya, Minggu (1/4/2018).

    Obral izin tambang juga pernah disinggung Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Mau Pilkada biasanya izin-izin tambang bertebaran," katanya, 30 November tahun lalu.

    Apa yang dikatakan Merah berdasarkan data yang mereka himpun, bertambahnya izin tambang yang dikeluarkan pemerintah daerah biasanya saat mendekati Pilkada, atau satu tahun setelahnya.

    Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur misalnya, pada 2010 atau tepat ketika kabupaten itu menyelenggarakan Pilkada, pemerintah daerah mengeluarkan 191 Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru, padahal setahun sebelumnya hanya 93 IUP. Begitu juga di Kabupaten Beli, Nusa Tenggara Timur. Pada 2010 ada 54 IUP yang diterbitkan pemda, padahal pada 2009 hanya tujuh IUP.

    "Ini juga terjadi di tempat lain seperti Musi Banyuasin [Sumatera Selatan], Bengkulu Tengah, Tebo [Jambi], dan Tanah Bambu [Kalimantan Selatan]," katanya.

    Selain bagi pasangan calon, transaksi di bawah meja seperti ini juga dibutuhkan perusahaan tambang. Sebab, lewat Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, izin tambang bagi perusahaan swasta dibatasi. Mereka harus bersaing dengan BUMN maupun BUMD yang relatif lebih diprioritaskan.

    Dalam Pasal 30, disebutkan bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dapat diolah lewat lelang pertama-tama kepada BUMN dan BUMD kalau terdapat lebih dari satu pihak yang berminat. Sementara swasta baru bisa ikut lelang ketika tak ada BUMN dan BUMD yang mau. Sementara Pasal 23, menyebut kalau swasta baru bisa ikut lelang jika luas wilayah tambang mencapai 500 hektare.

    Dalam aturan itu pula disebutkan ada 16 wilayah tambang baru yang bakal dilelang pada bulan ini. Kebanyakan merupakan wilayah yang masa pengolahan oleh perusahaan sebelumnya sudah habis.

    Merah menganggap, dengan semakin sempitnya peluang usaha seperti ini, perusahaan tambang swasta bakal semakin gencar melobi pemerintah daerah. Sebab kepala daerah ini, terutama gubernur, yang berwenang memberikan rekomendasi kepada Kementerian ESDM untuk memberikan izin melakukan lelang. Sementara jika sifatnya tidak lintas provinsi atau berskala nasional, Pemda yang berwenang memberikan izin.

    Apa yang dikatakan Merah bukan isapan jempol belaka. Sudah ada buktinya lewat Gubernur Sulawesi Tenggara nonaktif Nur Alam. Nur Alam terbukti bersalah oleh majelis hakim karena menerima gratifikasi sebesar Rp40 miliar atas pemberian IUP kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB).

    "Contoh saja Nur Alam. Dia ketahuan mengeluarkan izin sembarangan 'kan. Seperti itu caranya," tegasnya.

    PENGAWASAN KONSESI TAMBANG UNTUK POLITIK

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan pengawasan ESDM untuk izin tambang sebetulnya sudah ketat. Namun, ia membenarkan bahwa instansinya hanya berwenang terhadap izin tambang lintas provinsi—termasuk 16 wilayah tambang baru. Bukan di wilayah tambang menengah-tengah yang hanya mencakup satu provinsi saja.

    "Kewenangan Kementerian ESDM tidak sampai ke sana. Kami hanya lintas provinsi, itu kewenangan pemda," katanya kepada Tirto.

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal dana kampanye memang masih menyisakan banyak celah. Meski sudah bekerja sama dengan Polri dan KPK, aliran dana yang bisa mengarah kepada gratifikasi cenderung sulit dideteksi.

    Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 74 ayat (5) tentang Pemilihan Kepala Daerah, disebutkan bahwa sumbangan dana kampanye dari perseorangan paling banyak Rp75 juta dan dari perusahaan swasta paling banyak Rp750 juta. Namun, aturan ini tetap bercelah, terutama soal transparansi.

    Misalnya, bisa saja individu A atau perusahaan B memberi uang kepada calon, namun belum tentu uang tersebut betul-betul berasal dari mereka. Ini dimungkinkan sepanjang memenuhi syarat seperti menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

    "Seharusnya, Bawaslu bisa mengecek apakah orang atau perusahaan tersebut memang berkapasitas memberikan uang sejumlah yang ia berikan," katanya.

    Namun begitu, tetap sulit bagi Bawaslu untuk mencegah ijon politik seperti ini. Jika pemberian izin adalah balas jasa atas pemberian dana, dan dengan demikian masuk gratifikasi, maka itu bukan lagi kewenangan Bawaslu, melainkan KPK.

    "Itu pun harus dibuktikan dengan benar. Kalau memang izinnya sesuai prosedur, tentu akan sulit membuktikan bahwa dukungan dana kampanye itu adalah gratifikasi," tutup Titi. (sumber)

    ,

    Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang kaya dengan potensi tambang, selain sektor lain seperti pertanian, perkebunan, jasa dan lain sebagainya.

    Dalam pilgubsu2018, anehnya, cagub dan cawagub belum tapun yang berbicara bagaimana menjadikan potensi tambang di Sumatera Utara berguna untuk mendongkrak kesejahteraan warga Sumut.

    Lihat misalnya bagaimana tambang emas di Batangtoru akhirnya dibagi-bagi habis oleh para konglomerat.

    Begitu juga kekayaan minyak dan gas di Langkat yang sebentar lagi akan habis.

    Tiga cagub/cawagub di Sumut seharusnya mengeluarkan gagasan Petroleum & Mining Fund untuk Sumatera Utara agar kelak dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh generasi Sumut di masa mendatang.

    Kekayaan minyak dan tambang Sumut tidak dapat diperbaharui. Dana abadi tersebut harus diatur oleh perda hanya bisa digunakan hanya setelah seratus tahun.

    Norwegia dan negara-negara kaya minyak sudah melakukan hal tersebut. Mereka sudah memikirkan nasib anak cucu mereka 100 tahun mendatang.

    Beranikah cagub dan cawagub memiliki gagasan yang unggul??

    ,



    Peta tersebut di atas dibuat oleh sebuah kajian Kementerian ESDM. Peta lebih lengkap dapat di lihat di sini (lihat).


    , , , , , , , , , , ,

    Jajaran Polres Kuantan Singingi (Kuansing) melakukan penertiban terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin ( PETI ) Daerah pulau pencong kelurahan muara lembu, Kecamatan Singingi, Selasa (6/2/2018) sore kemarin.

    Di lokasi, petugas mengamankan seorang pelaku Supardi, alias Pardi.

    Ia diketahui sebagai pekerja yang mengoperasikan mesin keruk, Donfeng. Mesin ini digunakan pelaku untuk mengeruk tanah mencari bijih emas.

    "Anggota Polsek singingi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas Peti di lokasi itu. Informasi ini ditindaklankuti, dan menemukan adanya aktivitas penambangan oleh pelaku," ungkap Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Guntur Aryo Tejo kepasa Tribun, Rabu (7/2/2018).

    Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan varang bujti lainnya, mesin pengeruk, karpet tiga lembar, air raksa sebanyak satu ons, dan sebatang paralon.

    "Kita amankan pelaku dan barang bukti. Terhadap pelaku kita interogasi," sebutnya. (sumber)

    , , , , , , ,

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) di Pusdiklat Kemendikbud, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Jokowi mengatakan, kekayaan sumber daya alam (SDA) tidak menjamin kesejahteraan bangsa.

    "Saya ingin menegaskan di sini, bahwa kekayaan sumber daya alam tidak bisa menjamin kesejahteraan dan kesuksesan sebuah bangsa," ucapnya sat memberikan sambutan, Selasa (6/2).

    Jokowi mengajak kepala dinas pendidikan dari seluruh provinsi, kota dan kabupaten yang hadir dalam acara tersebut untuk melihat negara-negara yang memiliki SDA melimpah. Kebanyakan dari negara itu tidak bisa maju karena merasa puas dengan SDA yang ada.

    "Sumber daya alam yang seringkali justru memanjakan dan membuat kita malas mengalahkan daya juang, membuat kita lengah dan tidak mendorong kita semuanya untuk berinovasi dan berkreativitas. Ini juga hati-hati," ujar dia.

    Jokowi mengingatkan, negara maju adalah negara yang bisa memenangkan persaingan. Kompetisi global kini semakin ketat sehingga dibutuhkan jiwa generasi yang kompetitif. Oleh karena itu, dia menekankan yang dibutuhkan adalah bukan sekadar SDA tetapi juga Sumber Daya Manusia (SDM).

    "Di sini lah posisi penting pendidikan. Yang membangun watak Pancasila kita, yang utamakan kepentingan bersama dan solidaritas sosial kita, yang mengajarkan kejujuran, yang mengajarkan kebersamaan, yang mengajarkan kesantunan, yang mengajarkan nilai dan budi pekerti pada anak-anak kita," kata Jokowi.

    "Itu modal kita sebagai bangsa besar yang mampu memecahkan masalah-masalah di masyarakat, di daerah dan masa-masa kita semuanya. masalah apa pun yang ada di daerah dan sekaligus mampu memenangkan kompetisi Global nantinya." (sumber)

    , , , , , , , , , , ,

    Tambang emas. Apa yang terbayang? Berbongkah-bongkah logam kuning berkilau dikeruk dari perut bumi? Bongkah emas barangkali hanya ada dalam kisah suku Indian di novel Karl May. Kenyataannya, bijih emas jarang terlihat secara kasat mata. Jikapun terlihat, hanya berupa butiran kasar. Pada umumnya emas tersembunyi di bebatuan. Ukurannya mikro bahkan micron. Untuk menemukannya, butuh proses yang njelimet.

    “Tidak gampang menemukannya. Butuh kerja keras, biaya, dan teknologi,” kata Mustika Rivay, geologist lulusan Trisaksi Jakarta, yang setahun terakhir bekerja di Tambang Emas Martabe (PT Agincourt Resources) di Kecamatan Batangtoru, Tapanuli Selatan, kepada Sumut Pos akhir pekan kemarin.

    Mungkin, kata dia, jika sekadar menemukan bebatuan yang mengandung emas, bisa saja dalam hitungan hari. Tetapi untuk menentukan kadar, luas area, dan menghitung potensi emas untuk skala perusahaan tambang, perlu eksplorasi yang sering membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun.

    “Pada tahap eksplorasi, tidak ada mineral berharga atau bahan tambang lainnya yang diambil atau ditambang. Dalam menjalankan kegiatan ini, perusahaan harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit, tanpa bisa mengetahui secara pasti apakah akan mendapatkan cadangan mineral yang dicari,” katanya.

    Ia mencontohkan kegiatan eksplorasi di area sekitar Sungai Aek Pahu Kecamatan Batangtoru, Tapsel, yang kini menjadi Tambang Emas Martabe. Eksplorasi telah dilakukan sejak tahun 1997, di bawah bendera perusahaan PT Danau Toba Mining. Perusahaan milik Normandy Anglo Asia Pte. Ltd itu memasuki Tanah Batak tahun 1996 dan menemukan beberapa prospek. Seperti Simarpinggan (Kapur-Gambir), Aek Pahu (Batangtoru), dan Dolok Pinapan (Banuarea, Taput) pada tahun 1996. Kegiatan eksplorasi regional dilakukan dengan menerapkan metode Bulk Leach Extracable Gold (alat analisis geokimia untuk mengukur emas berbutir halus dan sampel yang heterogen).

    Menduga ada cadangan yang cukup, setahun berikutnya PT Danau Toba Mining menandatangani wilayah Kontrak Karya Generasi VI dengan luas 659.060 hektare, berdasarkan Persetujuan Presiden RI. Wilayah Kontrak Karya meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Kotamadya Padangsidimpuan. Flying camp (camp sementara) di Prospek Monyet (wilayah tambang Martabe saat ini).

    Kegiatan eksplorasi regional terus berjalan. Selain melakukan BLEG sampling, dilakukan juga pemetaan geologi dan alterasi, pengambilan contoh soil (soil sampling) di wilayah Kapur-Gambir dan Aek Pahu.

    Pada akhir tahun 1998, hasil dari kegiatan pemboran di berbagai titik, didapatkan alterasi dan mineralisasi yang menjanjikan di Bukit Purnama (Tor Sipalpal atau Pit 1 Martabe saat ini). Namun karena cadangan dianggap tidak sesuai yang mereka harapkan, perusahaan tidak melanjutkan sampai ke tahap eksploitasi.

    Tahun 2001, PT Danau Toba Mining digantikan oleh PT Horas Nauli (PT HN) untuk mengembangkan Proyek Tambang Emas Martabe. Namun hitung-hitungan PT HN juga memutuskan cadangan emas tidak sebesar yang mereka inginkan. Dua tahun berikutnya, Horas Nauli mundur, digantikan PT Newmont Horas Nauli.

    Tiga tahun berikutnya, Newmont Horas Nauli juga ikut mundur dan digantikan PT Agincourt Resources (Martabe), untuk melanjutkan pengembangan Proyek Tambang Emas Martabe.

    “Perusahaan-perusahaan itu menemukan potensi emas. Tapi kadar yang mereka temukan dianggap tidak sesuai standar cadangan untuk skala perusahaan mereka,” kata Mustika.

    Sebenarnya, bagaimana menemukan wilayah mana yang mengandung emas? Menurut Mustika, ada beberapa langkah. Langkah pertama: studi literatur. Lewat literatur, diketahui wilayah yang memiliki kontur topografi gunung dan lembah, dan dicurigai ada patahan dan rekahan.

    “Biasanya, ada mineral tertentu yang dikandung dalam patahan dan rekahan. Teorinya, gempa bisa memicu patahan yang memunculkan emas dari perut bumi. Air yang menguap dari patahan selama gempa mengandung deposit emas,” katanya.

    Setelah studi literatur, berikutnya survei udara/geofisika atau satelit. Metode ini dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu foto udara (menggunakan satelit) dan geofisika (menggunakan helikopter) dengan hasil akhir berwujud analisa rekahan-rekahan yang berpotensi membawa mineral ekonomis naik ke atas.

    Saat ini, Australia dan Amerika Serikat merupakan negara termaju dalam teknologi citra satelit yang bisa menyingkapkan kandungan mineral bumi.

    Langkah berikutnya, perusahaan tambang menerjunkan para geologist. Para ilmuwan yang kerap disebut detektif alam inilah yang bertugas mengobservasi alam, dengan mempelajari bebatuan untuk mencari bukti tentang kandungan mineral di wilayah yang dituju.

    Berbekalkan alat tulis, kantong sampel, palu, pipa penanda tempat, kamera, GPS, tim geologi (biasanya terdiri dari geologist, medis, dan kru) berangkat ke area yang dipilih lewat sistem mapping. Sekali berangkat bisa beberapa tim dengan tujuan yang berbeda.

    “Eksplorasi membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan bisa memakan waktu bertahun-tahun,” aku Gunawanta Bangun, geologist lulusan ITB yang sudah 10 tahun terakhir bekerja di Tambang Emas Martabe.

    Adapun kegiatan yang dilakukan para geologis, menurut Gunawanta, antara lain pengambilan contoh sedimen sungai. Kegiatan ini dilakukan pada tahap awal eksplorasi dengan mengambil contoh pasir dan lumpur di sepanjang aliran sungai yang berada di sekitar wilayah yang hendak diselidiki. Contoh endapan sungai ini kemudian dikirim ke laboratorium untuk mengetahui nilai kandungan logam.

    Adapun ciri pertama daerah yang mengandung emas adalah adanya sebaran batuan beku. “Batu kuarsa adalah salahsatu ciri pembawa emas,” katanya.

    Selain itu, contoh tanah dan batu juga diambil. Tindakan ini dilakukan untuk lebih meyakinkan nilai kandungan logam di suatu wilayah yang sudah pernah dilakukan pengambilan contoh endapan sungainya.

    Selanjutnya dilakukan pemetaan geologi, yakni peta penyebaran jenis-jenis batuan dalam suatu wilayah eksplorasi, yang diperkirakan mengandung bahan tambang. “Contohnya andesit, breksi, batu pasir, dan batu gamping,” kata Gunawanta.

    Kemudian survei pemetaan geologi, seperti pemetaan penyebaran jenis batuan di lokasi yang diikuti survei pemetaan geofisika, yakni pemetaan sifat-sifat fisik batuan yang diperkirakan mengandung bahan tambang. Sifat kekerasan batuan dan sifat kelistrikan batuan diteliti. Selanjutnya survei pemetaan geokimia, yakni pemetaan penyebaran unsur-unsur kimia batuan atau tanah yang diperkirakan mengandung bahan tambang.

    Untuk melakukan seluruh proses itu, satu tim bisa keluar masuk hutan selama 20 hari sampai 1,5 bulan. Tergantung kebutuhan. Untuk tidur, mereka menginap di flying camp terdekat.

    Menghadapi hujan, berkabut, jalanan licin, bertemu ular, beruang, lintah, pacat, tidak ada sinyal hingga tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga, menjadi tantangan yang harus mereka atasi. “Tapi semuanya asyik-asyik saja,” kata Mustika diamini Gunawanta. Alasannya, selain kendala-kendala itu, pengalaman mengenal topografi sebuah wilayah, menemukan batu-batu langka, memancing ikan di sungai, juga menjadi hiburan tersendiri.

    Setelah Itu

    Setelah deposit emas ditemukan, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai ekonomis cadangan emas yang tersedia untuk ditambang. Tiga perusahaan mundur dari Kontrak Karya Generasi VI di Tanah Batak setelah bertahun-tahun menghitung. Hanya Agincourt Resources yang berani menambang. Untungkah?

    Tiga perusahaan mundur dari Kontrak Karya Generasi VI dengan luas 659.060 hektare di tanah Batak, yang meliputi wilayah 5 kabupaten/kota. Alasannya, cadangan deposit emas di sana tidak sesuai skala mereka. Ketiganya masing-masing PT Danau Toba Mining, PT Horas Nauli, dan PT Newmont Horas Nauli.

    Setelah kontrak beralih ke PT Agincourt Resources (Martabe), barulah ada eksploitasi. Lantas, mengapa hanya Agincourt Resources berani mengeksploitasi?
    CEO Tambang Martabe, dr Peter Albert, menjawab pertanyaan Sumut Pos via juru bicara perusahaan, Catarina Siburian, mengatakan, cadangan dan sumber daya mineral biasanya dihitung per tahun dengan melibatkan berbagai ahli. Mulai dari Tim Ahli Geologi, para Insinyur Pertambangan, Tim Pengelolaan Lingkungan, Tim Hubungan Masyarakat, dan dibantu oleh konsultan.

    “Puncaknya, pimpinan akan menyetujui jumlah cadangan dan sumber daya tersebut, dan kemudian memperbarui data di Bursa Efek,” kata Peter.

    Ia menjelaskan, cadangan dihitung berdasarkan nilai ekonomis yang secara utama dipengaruhi oleh harga logam dan biaya operasional. “Pada kondisi harga logam yang rendah saat ini, banyak tambang berusaha keras menghasilkan keuntungan. Di Tambang Emas Martabe, kami menjalankan kegiatan operasional yang kompetitif dengan banyak keuntungan (infrastruktur pendukung), yang memastikan biaya kami akan tetap kompetitif, bila dibandingkan dengan persaingan dunia,” ungkapnya.

    Namun tak bisa dipungkiri, penurunan harga emas dan perak baru-baru ini tetap memberikan dampak pada PT AR —dan juga pada semua perusahaan pertambangan di dunia–, yakni keuntungan menyusut secara substansial. “Kami tentu berusaha keras untuk mengefisienkan biaya operasional di berbagai lini,” jelasnya.

    Ditanya mengapa tiga perusahaan sebelumnya memilih mundur dari Martabe, Peter menjawab, setiap perusahaan memiliki kriteria berbeda untuk mengevaluasi perkembangan tambang dalam rekam jejak mereka dan pada waktu yang berbeda. Selain itu, harga logam dan biaya produksi juga berdampak pada keputusan keuangan, sebagaimana juga dipengaruhi oleh faktor lainnya.

    Adapun G Resources berani memutuskan menambang di Batangtoru, karena berdasarkan hitung-hitungan mereka, kegiatan eksplorasi dan operasi di Martabe akan berlangsung hingga puluhan tahun ke depan.

    “Saat ini Martabe memiliki sumber daya sebesar 8,05 Moz, dan kami terus melakukan kegiatan eksplorasi untuk menemukan sumber-sumber baru. Kami berharap kegiatan ini akan terus berlanjut,” katanya. Ia berharap, Tambang Martabe terus memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama masyarakat sekitar tambang di Batangtoru dan Muara Batangtoru.

    Juru bicara Tambang Martabe, Catarina Siburian menambahkan, sumber daya mineral yang telah diidentifikasi hingga akhir tahun 2012 adalah 8.05 juta oz emas dan 77 juta oz perak. Jumlah itu berasal dari tujuh deposit di dalam area Martabe, yaitu: Purnama, Purnama Timur, Barani, Ramba Joring, Horas, Tor Ulu Ala, dan Ulu Ala Hulu.

    “Jumlah ini terus bertambah seiring penemuan sumber daya baru dari kegiatan eksplorasi di dalam area Kontrak Karya. Pit Purnama salah satu deposit di Martabe, menghasilkan emas pertama Bulan Juli 2012,” katanya.

    Kontrak Karya G-Resources seluas 163.927 hektar terletak pada zona termineralisasi yang sangat prospektif, meliputi Tambang Emas Martabe di Kecamatan Batangtoru, ke arah Utara hingga daerah Pahae, dan arah Selatan hingga Rantau Panjang. Saat ini kegiatan eksplorasi berjalan di wilayah Pahae, Panobasan, dan Southern Corridor (Tano Tombangan). Adapun konsentrasi pertambangan saat ini berada di lokasi tambang Purnama.

    “Sesuai dengan kontrak karya, untuk memasuki ke tahap konstruksi, perusahaan boleh mempertahankan maksimum 25% dari luas wilayah KK semula,” kata Catarina. Washington Tambunan, penasihat PT AR mengatakan, area pertambangan Martabe dinilai ekonomis. “Lokasi strategis Proyek Martabe yang tidak jauh dari jalan lintas Sumatera, Pelabuhan Sibolga, Bandara Dr FL Tobing/Pinangsori dan Bandara Aek Godang, didukung fasilitas kelistrikan dari PLN menjadi nilai lebih pertambangan ini,” katanya.

    Juanda dari Bagian Processing Tambang Martabe mengatakan, saat ini sebanyak 10 ribu sampai 11 ribu ton batu yang mengandung mineral (raw material) digiling per 24 jam operasional, menjadi seukuran debu. Hasil gilingan ini kemudian dicampur dengan air dan zat kimia lainnya, dan disaring dengan karbon yang berfungsi menangkap partikel emas.

    Seluruh proses produksi ada enam tahapan. Dari 10 ribu-11 ribu ton bebatuan terpilih —biasa disebut ore— yang digiling per 24 jam operasional, rata-rata menghasilkan 150 kg batangan emas campur perak, dengan perbandingan 20 persen emas dan 80 persen perak.

    Hasil tambang berupa batangan campuran emas dan perak yang disebut dore atau billion ini memiliki berat 18-20 kilo per batang. Dore ini kemudian dikirim ke PT Aneka Tambang di Jakarta untuk dimurnikan, dan selanjutnya dijual di pasar logam mulia internasional.

    “Sebanyak 750 kg dore ini dikirim ke PT Antam 2 kali seminggu. Artinya dalam sebulan kira-kira 6 ton dore dikirim untuk pemisahan emas dan perak,” jelas Supervisor Gold Room PT AR, Antonio Ferdinando. Dengan perbandingan 20:80, bisa dihitung berapa kg emas yang ditambang tiap bulan. Belum lagi logam perak yang juga cukup berharga di pasaran.

    “Pit Purnama diperkirakan masih bisa dieksploitasi sampai 10 tahun ke depan,” katanya. Wow.

    Deposit emas bisa dibagi tiga tipe. Pertama tipe high sulfidation, yaitu tonase besar, kadarnya kecil. Kedua tipe low sulfidation, yaitu tonase kecil, kadar besar. Ketiga, porfiri yakni tonase besar, kadar besar. Batangtoru masuk tipe pertama:
    tonase besar, kadar kecil.


    Tambang emas Martabe di Batangtoru tergolong tipe high sulfidation. Perbandingannya 100.000:1 sampai 100.000:2,5. Artinya, dari 100.000 gram raw material, hanya 1 sampai 2,5 gram emas yang bisa diperoleh.

    “Tapi tipe ini biasanya bisa ditambang sampai 10 tahun,” kata Mustika Rivay, geologist yang setahun terakhir bekerja di Tambang Emas Martabe. Tipe emas di Tambang Martabe ukurannya micron. Saking kecilnya, penambang liar pun ogah bersusah-susah cari rezeki di sana.

    Bandingkan dengan tipe emas yang dicari penambang liar di Panyabungan Madina, yang diduga tergolong low sulfidation. Tipe ini biasanya mengikuti urat kuarsa. Kadar emasnya lebih banyak. Dan bijih emasnya lebih jelas.

    “Hanya saja seheboh-hebohnya urat kuarsa paling dalam 2 meter, dengan kandungan 60 gram emas per 2 meter. Letaknya biasanya terpisah-pisah. Jika ditambang, umur penambangannya umumnya pendek, 5 tahun sudah habis,” kata Mustika.

    Tipe porfiri dimiliki tambang emas Newmont di Nusa Tenggara Timur. Di sana, tonase materialnya besar, kadar emasnya juga besar. Ini jelas sangat menguntungkan.

    Sedangkan tambang Freeport-Papua memiliki ketiga tipe emas ini. Ada yang high, low, dan porfiri.

    Dalam melakukan penambangan emas tipe high sulfidation ini, PT Agincourt Resources tidak menggunakan zat mercuri, zat yang banyak dipakai penambang liar di Panyabungan-Madina untuk menangkap emas dari mineral lainnya.

    “Tambang Martabe tidak menggunakan bahan kimia berbahaya seperti air raksa atau merkuri untuk menangkap partikel emas. Dan semua lokasi pemboran telah mendapat izin dari pemerintah dan masyarakat setempat,” kata Catarina Siburian.

    Juanda, Bagian Processing Tambang Martabe menjelaskan, setelah raw material digiling menjadi seukuran debu, material dicampur dengan air di wadah pencampur berbentuk galon super besar, dan disaring dengan karbon (bukan air raksa). Karbon berfungsi untuk menangkap partikel-partikel emas berukuran micron.

    Selanjutnya, air disalurkan ke bendungan penampung lumpur sisa tambang emas atau tailing storage facility (TSF). Menurut Agus Supriyanto, Deputy Mine Manager, dinding dan dasar bendungan terdiri dari tanah liat, sehingga air tidak merembes ke aliran air tanah.

    Di bendungan sedalam 300-360 meter ini, ditampung 11-12 juta meter kubik air berisi ampas tambang yang sudah didetoksifikasi. Air ini terus menerus digunakan ulang untuk pencampuran material tambang.

    “Kalau air hujan menambah debit air di bendungan sehingga meluap, ada dua bendungan lain lagi untuk menampung dan menyaring limbah, sebelum air yang sudah ‘bersih’ mengalir ke hilir Aek Pahu. Tapi sudah sejak Mei, air bendungan tidak pernah meluap, dan air yang sama kita gunakan berulang-ulang untuk campuran bahan tambang,” jelasnya. Adapun air itu sebelumnya diambil dari parit-parit yang mengalir di sekitar areal tambang.

    Sedangkan aliran air dari hulu Aek Pahu yang ditutup sepanjang 3-4 km di areal bendungan, disalurkan langsung dari hulu menggunakan tiga pipa besar ke Aek Pahu hilir untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Tujuannya, agar air tetap asli tanpa menyentuh kawasan bendungan.

    Agincourt mengatakan, pihaknya menerapkan standar tinggi dalam setiap upaya pengendalian dampak pada lingkungan serta kepatuhan pada peraturan keselamatan kerja. Luas bukaan lahan untuk keperluan lokasi pemboran dan landasan helikopter dibuat sesuai dengan kebutuhan. Ukuran standar untuk lokasi bor adalah 12 meter x 8 meter. Setelah kegiatan pemboran selesai, bukaan lahan ditanami kembali dengan bibit tanaman agar kembali menyerupai aslinya.

    Bahan hidrokarbon atau bahan kurang ramah lingkungan digunakan sesuai standar prosedur penjagaan lingkungan. Bila terjadi tumpahan, maka tanah yang tercemar harus diangkat dan diproses ulang dengan metode bioremediasi (metode penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan) agar hidrokarbon yang ada dalam tanah tersebut terurai.

    Selain bermain aman dalam penggunaan zat kimia, Tambang Martabe juga memilih untuk tetap menjaga lingkungan, dengan selalu melakukan rehabilitasi pada area bekas lokasi kegiatan pemboran.

    “Kita memiliki nursery yang untuk pembibitan pohon local dan pohon lainnya, untuk perbaikan lingkungan. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial dan mendukung komitmen tambang hijau,” kata Catarina.

    Selain rehabilitasi pada area bekas lokasi kegiatan pemboran dengan bibit pohon local dan bibit pohon lainnya, pihak tambang juga menyalurkan dana CSR (Corporate Social Responsibility) sebagai kompensasi bagi warga sekitar. Antara lain terlibat aktif dalam kegiatan kemanusiaan, termasuk menangani bocah gizi buruk dan mendukung pelaksanaan Posyandu di sekitar tambang. Mendukung perikanan air tawar di puluhan desa, memperbaiki sejumlah infrastruktur, pelatihan intensifikasi buddaya kakao dan karet, pelatihan pembuatan kompos, menumbuhkembangkan wirausaha lokal, dan sebagainya.

    Komunikasi intensif juga dilakukan dengan masyarakat sekitar dan warga Tapsel umumnya. Rombongan warga yang ingin berkunjung selalu dilayani. Seperti belum lama ini, perusahaan menerima kunjungan ibu-ibu Bhayangkari dari Padangsidimpuan.

    Dalam kunjungan itu, para ibu Bhayangkari bertanya, apakah benar informasi yang mereka terima bahwa beberapa gempa yang terjadi akibat pemboran di pertambangan?

    Pihak Corporate Communications Agincourt pun menjelaskan, hal itu tidak mungkin terjadi. Karena alat bornya hanya berdiameter 7 cm, dan membor sekitar 200 meter ke bawah permukaan tanah. Mendapat penjelasan itu, para ibu pun berseru: “Ooooo… begitu. Kami pikir memang sungguhan bisa memicu gempa,” seru mereka seraya tertawa geli.

    Pemahaman-pemahaman yang kurang tepat yang berkembang di masyarakat, sebisa mungkin dikomunikasikan pihak perusahaan. Brosur pun diterjemahkan ke bahasa daerah setempat.

    “Saat ini, proyek Tambang Martabe telah menyerap lebih dari 4.000 tenaga kerja terserap, 40 persen di antaranya berasal dari lokal,” kata Catarina.

    Sedangkan untuk saham, tahun 2008 lalu telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman yang mengatur pengalihan saham di PT Artha Nugraha Agung yang memiliki 5% saham di PT Agincourt Resources kepada Pemda, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara. Saham itu akan dibayar dari dividen dengan sistem 50:50, 50 persen untuk pembayaran saham, 50 persen lagi untuk daerah.  (sumber)


Top